Kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah diputuskan pemerintah mendapat respons negatif dari serikat buruh. Aliansi buruh pun berencana menggelar demo besar besaran sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM tersebut. Demo buruh menolak kenaikan harga BBM itu akan dilaksanakan pada Selasa 6 September 2022 di 33 provinsi dan akan dipusatkan di Gedung DPR, Jakarta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, akan ada puluhan ribu buruh yang menggelar aksi demo. Dalam aksi demo, buruh meminta pimpinan DPR untuk memanggil Menko Perekonomian, Keuangan, Menteri ESDM, dan menteri lain terkait kebijakan kenaikan harga BBM. "Jika aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM."
"Juga tolak omnibus law dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," ujar Said, Minggu (4/9/2022). Ada beberapa faktor dan alasan mengapa buruh menolak kenaikan harga BBM. Said bilang, harga BBM yang naik akan menurunkan daya beli masyarakat.
Padahal saat ini, daya beli masyarakat telah turun sebanyak 30 persen. Sementara dengan adanya kenaikan harga BBM, kemungkinan daya beli akan menurun lagi hingga 50 persen. Hal ini juga didukung dengan upah buruh yang tidak naik dalam tiga tahun terakhir.
Para buruh juga menolak kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM terjadi saat harga minyak dunia sedang turun. Said Iqbal mengatakan, dengan kenaikan harga BBM akan mengakibatkan adanya kekhawatiran naiknya ongkos energi industri. Jika itu terjadi, akan memicunya terjadi ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) para buruh.
Presiden Badan Eksekutif Mahassiwa (BEM) UIN Alauddin Makassar, Zulkarnaen yang menyatakan secara kelembagaan menolak keras kenaikan harga BBM. "Dengan ada nya kenaikan BBM yang hampir mencapai 40 persen itu akan samakin menyiksa masyarakat sipil khusus di Sulawesi Selatan," ujarnya dihubungi, Selasa (30/8/22) malam. Atas dasar itu, mahasiswa UIN Alauddin Makassar kata Zulkarnaen pun sepakat menolak rencana kenaikan harga bahan bakar itu.
"Untuk secara kelembagaan semua teman teman tidak sepakat apa yang dilakukan oleh pemerintah," ujar Zulkarnaen. Bagi dia, harusnya pemerintah memikirkan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan terlebih yang terdampak langsung akibat pandemi Covid 19. Sebab, lanjut Zulkarnaen, masih banyak masyarakat yang berjibaku memulihkan ekonomi di tengah melandainya kasus korona.
"Dengan naiknya harga BBM itu malah semakin membuat masyarakat menjerit. Untuk secara kelembagaan semua teman teman tidak sepakat apa yang dilakukan oleh pemerintah," tegasnya. Olehnya itu, mahasiswa UIN Alauddin akan menyikapi kebijakan tersebut. Bahkan Zulkarnaen mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar besaran. "Untuk turun aksi kami akan bicarakan terlebih dahulu di lambaga dan kalau masalah lakukan aksi tetap bakalan turun karena banyak masyarakat yang betul betul merasakan dengan kenaikan harga BBM ini," bebernya.
Meski demikian, kata Zulkarnaen, untuk aksi unjuk rasa pihaknya akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu. "Secepatnya bakalan kita lakukan aksi," bebernya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dari Pertalite, Solar dan Pertamax yang berlaku pada Sabtu, (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
Terkait kenaikan harga BBM hal tersebut, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak memungkiri bakal terjadi aksi unjuk rasa di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Namun Juru Bicara BIN, Wawan Purwanto meminta para pendemo mengikuti aturan main. Selain itu lanjut Wawan, masyarakat diharapkan ikut melihat dan mengawasi penyaluran bantuan tunai langsung agar tepat sasaran dengan data yang akurat, supaya tidak memicu protes di masyarakat.
BIN lanjut Wawan juga akan terus memantau Indonesian Crude Price(ICP). "Perkembangan ICP terus dimonitor sebab suasana geopolitik dan proyeksi dunia masih akan dinamis. Perang Rusia Ukraina sangat berpengaruh terhadap energi global," ujar Wawan. Diketahui subsidi Rp 502 triliun dihitung berdasarkan rata rata harga Indonesian Crude Price (ICP) yang bisa mencapai US $ 105 per barel dengan kurs Rp 14.700 per dolar AS.
Menurut Wawan juga, pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM mengalami penyesuaian. Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat seiring membengkaknya nilai subsidi yang mencapai Rp. 502 triliun. SebelumnyaMenkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp. 198 Triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar. Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502 triliun.
Angka itu sudah membengkak Rp. 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat. Sebanyak 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil mobil pribadi. Padahal, menurut Presiden Jokowi, pemberian subsidi seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.
Akhirnya pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke bantuan yang lebih tepat sasaran. Pengalihan subsidi BBM akan ditujukan pada Bantuan Tunai Langsung BBM sebesar Rp 12,4 Triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Yakni sebesar Rp 150 ribu per bulan mulai September selama empat bulan. Subsidi upah Rp 9,6 triliun juga diberikan kepada kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta.
Selain itu juga diberikan bantuan 2,17 triliun kepada angkutan umum, ojek online dan nelayan. Dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran subsidi APBN bisa jebol. Terlebih konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan.
Langkah pemerintah menaikkan harga BBM terjadi mengingat saat ini terjadi kenaikan harga minyak dunia yang mencapai rata rata 105 dollar AS per barel atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2022 yang hanya 63 dollar AS per barel. "Besaran kenaikan BBM ini diharapkan masih pada angka moderat, dan masih terjangkau masyarakat sehingga inflasi dan daya beli masyarakat dapat terjaga," kata Wawan. Sementara itu, pemerintah menyampaikan bahwa penyesuaian harga bbm telah ditetapkan berdasarkan perhitungan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022.
Dikutip dari setkab.go.id, pengumuman tentang kenaikan harga BBM ini terjadi pada 3 September 2022. Pengumuman kenaikan harga BBM disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka. Penyesuaian harga BBM dilakukan dengan tujuan agar subsidi BBM diberikan secara tepat sasaran.
Pemerintah menyampaikan ada 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Maka dari itu, untuk menekan hak tersebut di tengah lonjakan global, pemerintah melakukan pengalihan BBM. Terdapat tiga BBM yang mengalami kenaikan harga, yaitu Pertalite, Bio Solar, hingga Pertamax (nonsubsidi).
Harga Pertalite yang sebelumnya Rp 7.650 per liter disesuaikan menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara harga Solar bersubsidi yang sebelumnya Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter. Serta harga Pertamax (nonsubsidi) juga mengalami penyesuaian, dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.